Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai bahwa munculnya dugaan-dugaan terhadap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) terkait dengan verifikasi parpol, merupakan narasi politik yang sangat mungkin terjadi menjelang pengumuman partai politik yang lolos ikut pemilu.
Dalam pernyataannya pada media, Selasa (13/12/2022), Fadhli menyatakan agar KPU tidak terganggu dengan narasi-narasi yang berhembus tersebut.
Dia mendorong penyelenggara pemilu fokus kerja profesional, transparan dan akuntable.
“KPU tidak boleh gagal fokus. Tetap profesional dalam bertugas dan menjunjung azas penyelenggara pemilu,” kata Fadhli.
Menurutnya, isu manipulasi data dan intimidasi terhadap bawahan adalah bentuk framing awal untuk menggerus wibawa penyelenggara pemilu.
“KPU harus terbuka kepada publik. Ini ujian bagi KPU dan Bawaslu untuk mengokohkan wibawa mereka. KPU perlu mengabarkan kepada publik bahwa mereka tak bisa didikte siapapun,” tegasnya.
Menurutnya, narasi politik semacam ini sangat mungkin terjadi menjelang pengumuman partai politik yang lolos ikut pemilu.
“Kita perlu mengawal KPU dan keputusannya. Wajah demokrasi ke depan tentu menjadi pekerjaan bersama pula. Jika penyelenggaranya sudah babak belur dan tercoreng, bukan tidak mungkin proses dan tahapan menyeleksi dan melahirkan pemimpin ke depan akan cacat,” pungkasnya.